Tulisan saya kali ini akan mengulas sedikit tentang betapa pentingnya kita harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sebentar, saya perlu jelaskan dulu. Saya bukan orang dari Dirjen Pajak apalagi konsultan pajak. Silahkan koreksi kalau nanti ulasan saya ada yang salah. Saya menulis ini hanya berdasar pengetahuan dan pengalaman saya pribadi dari sudut wajib pajak biasa. Alasan saya menulis? Tentu sebagai warga negara yang baik tak ada salahnya, kan saya menyeru, mengajak Anda agar taat dan tertib pajak. Dengan mempunyai NPWP artinya Anda sudah selangkah lebih baik dan mau tertib pajak kepada negara.
Nah, sekarang langsung kepada intinya mengapa Anda harus atau wajib punya NPWP? Saya sudah mengumpulkan, setidaknya ada lima alasan mengapa kita wajib punya NPWP. Sebegitu penting kah NPWP jaman sekarang? Kalau saya pribadi akan menjawab sangat penting. Kenapa penting? Berikut ini alasan-alasannya.
1. Memudahkan bayar Zakat Mal
Saya seorang muslim. Di agama saya, Islam, kami diwajibkan untuk membayar zakat mal sebesar 2.5% dari penghasilan. Dan karena penghasilan saya sudah masuk nisob (batas) yang wajib untuk membayar zakat maka tidak ada alasan untuk menolak kewajiban ini. Membayar zakat mal.
Lalu apa hubungannya bayar zakat dengan punya NPWP? Hubungannya, dengan memiliki NPWP maka seluruh penghasilan saya yang kena PPh Pasal 21 (Pajak Penghasilan) akan terkontrol atau saya terpaksa harus mengontrolnya. Karena nantinya seluruh pendapatan akan masuk semua dalam laporan PPh Pasal 21 saya. Jadi tentu lebih mudah untuk memonitor berapa besar dan prosentase zakat mal yang akan saya bayar.
Saya sendiri tak tahu persis berapa nominal penghasilan saya sebulan. Maaf, tak tahu bukan berarti karena penghasilan saya besar sekali, ya tapi karena jumlah penghasilan saya memang mawut (campur baur) antara penghasilan offline dan online. Jadi, dengan punya NPWP dan ada laporan bukti PPh Pasal 21, saya bisa tahu penghasilan saya berapa setahunnya, yang akhirnya bisa memudahkan saya dalam urusan membayar zakat mal ini supaya saya tak berdosa karena kurang bayar zakat.
2. Terkena potongan Pajak Penghasilan (PPh) tinggi
Kalau Anda seorang karyawan swasta, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan PNS yang belum punya NPWP maka bersedih hati lah kalau mendapati perlakuan diskriminasi dari perusahaan atau kantor Anda karena harus membayar potongan Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi dari karyawan (wajib pajak) lain yang sudah mempunyai NPWP. Kok? Lha, ya karena ketentuannya sudah seperti itu. Baca di sini untuk lebih jelasnya. Ya, ini hukuman buat warga negara Indonesia (wajib pajak) yang tak mau taat kepada negara. He2…
Saya akan memberikan contoh real prosentase perhitungannya. Kalau Anda seorang karyawan swasta, jika Anda punya NPWP maka perusahaan Anda akan memungut potongan PPh Pasal 21 sebesar 5% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) Anda. Tapi kalau Anda tidak punya NPWP Anda dikenakan potongan PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari potongan PPh pegawai yang sudah punya NPWP.
3. Terkena PPh tinggi saat belanja barang ke luar negeri
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009 tentang kepabeanan, kalau Anda Belanja Barang Online ke Luar Negeri atau ke situs e-commerce yang berada di luar Indonesia melalui internet dan barang yang Anda beli nilainya lebih dari $50 USD maka Anda akan dikenakan PPh. Dan besar pembayaran PPh-nya adalah 7.5% dari nilai transaksi bagi yang sudah punya NPWP. Namun bagi yang belum punya NPWP Anda akan mengalami perlakuan berbeda. Anda dikenakan pajak tinggi dengan selisih 100% dari wajib pajak yang sudah punya NPWP. Yaitu kena PPh sebesar 15%. Cukup mengerikan, bukan beda pajaknya? :D
Pajak Bea Masuk Tanpa NPWP
4. Dipersulit saat akan bepergian ke luar negeri
Meski saat ini, mulai tahun 2011 Dirjen Imigrasi sudah memberlakukan Bebas Bayar Fiskal saat Anda bepergian ke luar negeri. Baik yang sudah punya NPWP maupun tidak tapi faktanya Anda tetap akan dipersulit untuk ke luar negeri saat mengurus izinnya kalau Anda tidak tertib pajak. Salah satunya bila tak punya NPWP. Contoh saat mengurus VISA misalnya Anda akan dimintai NPWP dan dokumen bukti setoran PPh Pasal 21 oleh imigrasi dan kedutaan untuk syarat pengurusan izin ke luar negeri dan VISA-nya. Kalau tidak punya Anda pasti akan dipersulit bahkan ditolak. Saya pernah menulis masalah ini di artikel ini, baca “Orang Miskin dan Bukan Wajib Pajak Taat Dilarang Ke luar Negeri”
5. Syarat pengajuan kredit ke bank
Untuk pengajuan kredit ke bank dengan nilai di atas Rp 50 Juta, salah satu syarat yang harus Anda penuhi adalah wajib punya atau melampirkan NPWP. Jika Anda tak punya maka pihak bank akan menolak pengajuan aplikasi kredit Anda.
Alasan nomor lima ini memang tak terlalu penting, sih. Tolong Anda abaikan jika Anda adalah orang kaya. Orang yang karena kekayaannya sudah atau samasekali tak butuh pinjaman KPR buat beli rumah, kredit buat beli mobil baru, maupun kredit untuk modal usaha.
Gimana, kalau menurut Anda penting tidak kira-kira punya NPWP kalau melihat fakta-fakta alasan di atas? Masih kah ada alasan untuk tidak mengurus NPWP? :D
.jpg)
Zakat penghasilan 2,5% itu masih polemik di antara para ulama, pak.
BalasHapusPenggagas utama konsep ini, Syaikh Yusuf Qardhawi, membahasnya di Fiqh Zakat. Tapi, mayoritas ulama menyebutnya bid'ah.
Bagian nomor 3, PPh beli barang. Itu berlaku untuk pembelian apa saja pak? Apa ada batasan jumlah barang, misal di atas sekian buah? Transaksinya sendiri kan bisa dilakukan lewat PayPal.
Jeprie:
BalasHapusIya, benar, Mas. Syariat mengenai Zakat Mal atas penghasilan atas profesi ini ada 2 pendapat yang berbeda. Untuk kasus ini saya memilih jalan aman saja dengan membayar zakatnya. Bagi yang menyakini sebagai bid'ah, saya pun menghormatinya itu sebagai bentuk keyakinan yang harus saya hormati juga.
Pengenaan PPh untuk beli barang dari luar negeri ini berlaku buat semua barang, Mas. Kecuali barang tertentu. Tidak terpengaruh dengan jumlah karena yang menjadi patokan adalah nilai barang atau transaksinya. Baik yang dibeli secara online maupun yang dibawa sendiri dari luar negeri. Hanya ketentuan nilainya berbeda antara yang beli online dengan beli langsung saat ke luar negeri. Kalau yang beli langsung setahu saya batasan maksimalnya adalah Rp 2.5 Juta. Kalau kurang dari itu bebas pajak saat masuk ke Indonesia.
Masalah alat pembayaran tidak ada pengaruhnya dengan pajaknya, Mas. Karena pengenaan pajak itu diberlakukan waktu screening saat barang masuk ke Indonesia. Dan dibayarkan di sini (Indonesia) dalam Rupiah.
Tapi ada pengecualian barang yang bebas pajak karena sulit untuk dideteksi Bea dan Cukai. Yaitu pembelian barang digital yang transaksi dan pengirimannya langsung via internet. Kalau barang yang seperti ini pasti bebas pajak. Contoh waktu kemarin saya membayarkan lisensi software buat klien senilai 1299 USD, klien saya tidak dikenakan pajak.
Itu istilahnya bukan zakat mal pak, tapi zakat profesi. Kalau zakat mal itu jelas diakui semua ulama dan itu terkait dengan simpanan kita dengan haul satu tahun. Zakat profesi dilihat dari penghasilan bulanan kita. Saya pribadi menganggapnya bid'ah tapi saya juga menghargai yang meyakini pendapat ini karena saya pernah membaca argumen dari Syaikh Qardhawi.
BalasHapusMisal saya beli TV seharga $1.000 dari luar negeri. Sebelum diterima dari pengirim paket saya harus bayar dulu pajaknya ya pak. Sekian persen dari harga $1.000 tadi?
Bagaimana pihak pajak tahu bahwa itu harganya $1.000? Transaksi PayPal kan di antara saya dan penjual, tidak ada laporan pada pihak pajak. Bagaimana mereka membedakan transaksi ini dengan bukan pembelian misalnya kiriman hadiah dari rekan di luar negeri? Apakah dianggap sama saja?
pengen bikin tapi gak ngerti caranya -____-
BalasHapusDatang aja ke kantor pajak daerah asal, bawa KTP sm foto copy ktp nya,
HapusBener Mas, dalam banyak kalau nggak punya NPWP kadang dipersulit dan jadi sapi perah...
BalasHapusContohnya ya potongan pajaknya itu, kita nggak berkutik ketika dipotong lebih besar gara2 belum berNPWP
Untung saya dah punya
Saya juga mau ngurus NPWP, cuma karena musim hujan, selimut di rumah lebih menarik :D.
BalasHapusWah, sepertinya penting banget ya pak. Saya sampe sekarang belum punya NPWP. Hmm, jadi mau bikin juga :D
BalasHapusSaya juga punya NPWP mas, perusahaan yang mewajibkan untuk syarat menerima gaji harus punya NPWP, gak tau terpotong berpa setiap bulan apa setiap tahunya karena saya jarang ngecek gaji yang langsung masuk ke bank..., tapi jujur kadang ada rasa SEBEL dengan para pejabat2 dari biro pajak, melihat kembali kasus gayus saya sering memikirkan uang2 kita2 semua jika akhirnya tidak tersalurkan dengan benar....
BalasHapusSaya akhirnya punya NPWP karena dipaksa bikin sama kantor. Pajaknya harus jadi lampiran kuitansi tanda-tangan gaji
BalasHapusKomen saya ini mungkin nggak penting, tapi saya penasaran. Apa kartu NPWP setiap wilayah tuh berbeda ya? Soalnya kartu NPWP saya kok beda banget dengan kartu NPWP Pak Joko di posting ini. Kirain bentuknya sama semua seperti kartu ATM. :)
BalasHapusSedikit nambahin, pajak royalti juga ngeri banget kalau nggak punya NPWP, Pak. Kalau punya NPWP, pajaknya 15%. Kalau nggak punya NPWP, pajaknya jadi 30%. Wong dipotong 15% aja udah nggak ikhlas, apalagi kalau sampai dipotong 30%? *pengakuan warga negara yang sedikit kurang baik*
wah, untungnya saya sudah punya NPWP dari tempat saya bekerja. tetapi bingung masih mau di gimana'in. Laporan tahunannya juga saya tidak pernah terima :D
BalasHapusJeprie:
BalasHapusIya, Mas saya nyebutnya keliru. Zakat Profesi maksud saya.
Kalau belinya di luar Amazon, pajak dibayar saat barang tiba di Indonesia, bukan ke seller. Cara bayar pajaknya ada yang ditagih bersamaan dengan barang datang ke rumah. Ada juga yang kita dipanggil ke kantor pos atau kantor kurirnya untuk bayar pajaknya sekaligus ambil barangnya.
Pihak pajak tahu karena di setiap pengiriman paket dari luar negeri ada dokumen custom declaration yang harus diisi pengirim, yang memuat nilai harga barangnya. Pengirim juga harus melampirkan invoice bukti pembeliannya. Nah, dari sini lah pihak pabean menentukan besar pajaknya, Mas. Kalau barang hadiah perlakuannya juga sama akan kena pajak juga kalau nilainya sudah di atas 50 USD. Harga akan kebaca di custom declarationnya. Jika tidak kebaca maka pihak pabean akan menaksir sendiri harga dan menentukan pajaknya.
Honeylizious:
Cara ngurusnya? Ya, tinggal datang ke kantor pajak (KPP) kota setempat.
marsudiyanto:
He2... Betul Pak Mars. Kita yang sering berurusan dengan pajak pasti dirugikan sekali kalau tak punya NPWP.
Cahya:
Karena belum pernah dicekik pajak, Mas makanya lebih memilih narik selimut. Coba kalau sudah pasti akan kepaksa ngurus NPWP. :D
Darin:
Ah, masak Mas Darin belum punya NPWP. Berarti kena potongan PPh tinggi, dong Mas.
Zonapedia:
Kalau ingat korupsi di dirjen pajak, sama, Mas. Saya pun jadi gak ikhlas bayar pajak. Tapi biar lah yang penting kewajiban kita sudah kita penuhi masalah nanti dikorupsi biar mereka nanggung sendiri dosanya dunia akhirat.
kotakpermen:
Kalau karyawan swasta kebanyakan memang dari kantor yang mewajibkan harus ngurus NPWP, Mbak. Sama, di kantor saya juga.
Hoeda Manis:
Kenapa, Mas? Kartu NPWP saya jelek, ya? He2... Iya, yang sekarang bagus2 bentuknya mirip kartu ATM. Kalau punya saya maklum itu NPWP keluaran jaman jadul. Sejak tahun 2005 waktu awal-awal sosialisasi NPWP. Saya dulu malah gak pernah ngurus tapi tahu-tahu dikirim sendiri ke rumah oleh Dirjen pajak.
Wow, saya baru tahu kalau pajak Royalti sebesar itu. Gede juga potongan PPh-nya kalau yang tidak punya NPWP. Terima kasih tambahannya, Mas Hoeda. Ini bisa jadi tambahan alasan ke-6.
Andi Sakab:
Kalau laporan tahunannya kita tinggal melaporkan saja sesuai Form A1 yang diberikan oleh perusahaan sebagai bukti potongan PPh-nya, Mas.
Mas saya dapet laporan tahunan itu harus ki laporin k pajak y? Bayar ga mas?
HapusSaya sendiri termasuk orang yang gak tertib nih soal beginian (mungkin termasuk warga negara yang gak baik). Jangankan NPWP, saat ini KTP saya sudah mati enam bulan, Kartu Keluarga gak ada, STNK salah satu motor tewas dua tahun yang lalu. :D
BalasHapusPak Hoeda: Saya kemarin ganti kartu NPWP. Ternyata, di kartu baru namanya ditulis menggunakan font Comic Sans. Sebagai desainer, saya kecewa berat. :(
BalasHapusSaya juga buat NPWP khusus untuk mengurangi beban pajak royalti pak. Tahun ini saya malah dapat restitusi pak, karena ada kelebihan bayar pajak.
Sebagai muslim yang (mudah-mudahan) baik, 1% pun saya tidak ridho diambil untuk pajak. Karena pajak sama sekali tidak ada dalil yang membenarkan. Tapi, karena terpaksa....
Seharusnya pemerintah mengambil freeport dan berbagai kekayaan alam negeri lainnya dan mengelolanya untuk kesejahteraan rakyat.
Mas Jeprie: Hahaha, kok bisa-bisanya font Comic Sans dipakai untuk hal-hal resmi semacam NPWP? Mungkin petugasnya ngira itu terlihat nyeni. :D
BalasHapusBeban pajak penulis memang berat kalau tidak punya NPWP, saya juga bikin untuk tujuan sama. Rupanya bukan hanya saya yang tidak ikhlas bayar pajak, hehe...
Dan, omong-omong, Mas Jeprie, saya jangan dipanggil "Pak" dong, wong saya baru seumuran anaknya Pak Joko. :)
gardino:
BalasHapusWah, bahaya tuh, Mas kok bisa semua sudah mati dibiarin aja gak diperpanjang. Kalau ditangkap Polisi gimana? Terutama motornya itu kalau gak ada STNK bisa diminta sama Pak Polisi. :D
Jeprie:
Dapat restitusi? Lumayan itu, Mas Jeprie. Artinya kelebihan pajak bisa diperhitungkan dan dikembalikan ke wajib pajaknya lagi untuk mengurangi jumlah setoran pajak berikutnya. Syukur-syukur sudah tidak perlu bayar lagi.
Bicara pajak saya juga lagi sebel, nih sama Bea dan Cukai. Kemarin saya sudah menyerahkan NPWP saya sehingga PPh saya bisa turun dari 15% menjadi 7.5%. Tapi kemudian saya kena hantam pajak Bea Masuk 10%, padahal elektronik seharusnya free bea masuk, sehingga bukan malah turun tapi naik lagi.
Hoeda Manis:
Saya pagi tadi sempat mention-mentionan dengan Mas Jeprie di Twitter. Kata Mas Jepri profit Penulis hanya dapat 10% dari penjualan bukunya. Sudah gitu masih harus bayar royalti 30% kalau misalnya tak punya NPWP. Ini gila. Bisa habis marginnya buat bayar pajak.
He2... Nanti aja kalau sudah menikah dan punya anak, ya Mas Hoeda baru dipanggil "Pak".
Memang gila, Pak Joko. Dan itulah kenapa kebanyakan penulis Indonesia (yang menggantungkan hidupnya pada profesi menulis) umumnya hidup susah, karena penghasilan mereka dicekik pajak yang tidak masuk akal.
BalasHapusMasalah ini sebenarnya sudah coba disampaikan ke pemerintah bertahun-tahun lalu, tapi dari tahun ke tahun potongan pajak dalam industri perbukuan bukannya makin berkurang tapi makin bertambah. Di beberapa negara lain, profesi penulis sangat dihormati, bahkan ada yang sampai dijamin hidupnya oleh negara (misalnya Iran). Beberapa negara maju (misalnya Singapura) juga memangkas pajak kertas dan penjualan buku, sehingga harga jual buku dapat terbeli masyarakat, karena sadar bahwa ilmu pengetahuan (dalam hal ini buku) memiliki peran penting dalam mencerdaskan masyarakat. Hasilnya terbukti Singapura terus maju pesat, karena masyarakatnya semakin cerdas.
Tapi pemerintah kita sepertinya memang tidak ingin rakyatnya cerdas. Sedangkan orang-orang yang telanjur cerdas (contohnya penulis buku, hehe) sengaja ditekan dengan pajak yang tak masuk akal, mungkin dengan tujuan agar berhenti berkreativitas.
Gara-gara itu pula, sampai-sampai beberapa penulis papan atas Indonesia (misalnya Ayu Utami) pernah melontarkan wacana untuk pindah ke negara lain yang lebih menghormati penulis. Dan, jika itu benar-benar terjadi, mungkin saya akan ikut rombongan mereka. :D
hehehe...saya juga belum punya nih..sebenernya pengen walau penghasilan saya belum sebanyak pak joko :D
BalasHapusmemang banyak kegunaannya pak saya mengakui itu..kalah ni sm istri saya yang dah punya NPWP :D
Salah satu buku saya pernah dicetak ulang di Malaysia. Harganya bisa sama dengan di Indonesia tapi dengan kualitas kertas yang lebih baik (tebal, glossy).
BalasHapusJadi, selain masalah kecilnya bayaran penulis, bahan bakunya juga memang mahal. Di Indonesia, kalau niatnya murni untuk materi sulit untuk bertahan menulis. Editor saya pernah bilang, para penulis itu kaya setelah mereka berhenti nulis. Jadi, penulis itu hanya batu loncatan saja.
Saya pribadi selalu miris lihat buku mahal di Indonesia. Itu sebabnya saya mencoba masuk ke internet, lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat.
Memang ada baiknya jika kita mempunyai NPWP dan untungnya saya sudah mempunyai NPWP
BalasHapusAlhamdulillah saya sudah memiliki NPWP juga pak, jadi punya banyak kelebihan juga ya.. Makasih infonya pak..
BalasHapusIya, Pakdhe. Sampai sekarang saya belum ngurus NPWP karena sesuatu dan lain hal..
BalasHapusTapi untungnya beberapa agensi tidak menuntut NPWP, eh!
Layout barunya bagus pak. Sebaiknya tetap seperti ini. Lebih mudah dibaca.
BalasHapusah, iya jadi ingat beberapa waktu yang lalu, imigrasi malak orang yang mau bepergian ke luar negeri tetapi tidak punya NPWP
BalasHapustapi sebaiknya memang punya NPWP saja, terserah mengisinya laporan pajaknya mau jujur atau engga, itu belakangan, hehe
Hoeda Manis:
BalasHapusRumit juga ya Mas problem yang dihadapi para penulis di negeri ini. Saya ikutan sedih dan prihatin dengan sikap pemerintah yang tidak memperhatikan nasib penulis tapi malah mengeksploitasinya dengan membebani pajak tinggi.
Hem, boleh saya ikutan kalau nanti jadi pindah negara, Mas? :D
crzyhusband:
Ayo jangan kalah sama istri, Mas. Cepetan ngurus NPWP biar tidak kena peras pajak.
Jeprie:
Sama Malaysia lagi-lagi kita kalah. Berarti memang lebih baik nulis di internet ke situs luar negeri saja Mas Jeprie. Lebih diakui dan punya reputasi internasional dan bayarannya pun rate dolar. :)
Kalau hanya ngandalin nulis di sini berat untuk bisa survive sebagai penulis kalau tidak multitasking dengan usaha lain. Kecuali kalau bukunya sudah ratusan atau banyak yang best seller dan cetak ulang mungkin baru bisa hidup tenang.
Terima kasih, Mas Jeprie sudah mampir kembali. Untuk template terpaksa saya ganti semalam karena yang lama error. Background dan image pada templatenya yang embed dari Photobucket kena limit jadi terpaksa saya ganti. Lagian memang da waktunya ganti karena sudah sangat lama (3 tahun) gak pernah ganti. :D
bro eser:
Bagus, Bro kalau sudah punya. Artinya gaji kita gak dipotong PPh tinggi. Sayang, kan hanya masalah NPWP aja kita kepotong tinggi.
dHaNy:
Sama-sama, Mas Dani. Berarti da aman kalau punya NPWP.
giewahyudi:
Mudah-mudahan nanti tidak ketemu agensi yang butuh NPWP, Mas. Tapi idealnya harus tetap ngurus. Karena rata-rata perusahaan sekarang sangat ketat masalah pelaporan pajaknya.
Jarwadi:
Ha...Ha...Ha... Iya, Mas yang penting tertib dulu punya NPWP. Masalah pelaporannya real atau fiktif itu nanti. Kalau karyawan, sih sebetulnya tidak pengaruh karena yang potong dan bayarkan perusahaan.
Dan sekarang perpajakan bener2 menggigit. NPWP ku hilang, dan kemarin waktu mengurus pinjaman malah ngga bisa masukin aplikasi. Sekarang baru kepikiran ngurus lagi...
BalasHapusTapi pak Joko,... kita mbayar apa ngga takut duitnya caplok maling *eh.... :D
Kaget:
BalasHapusItu sudah resiko kalau mengamanatkan uang ke orang lain, Mas. Gimana lagi. Ben, biar mereka yang nanggung dosanya kalau mau ngorupsi uang pajak dari kita. Tidak akan barokah sampai tujuh turunan kalau makan uang korupsi :D
saya 'Amin' kan Pak :D
BalasHapusZaman kolonialisme Belanda sudah usai tapi efeknya masih kentara. Yang paling disayangkan NPWP ini terlalu dipaksakan dan terkesan mempersulit masyarakat khususnya yang kurang finansial
BalasHapusKaget:
BalasHapusBoleh, Mas kalau diaminkan. Terima kasih sudah mampir kembali. :)
Jefry:
Konon pajak juga warisan kolonial, Mas. He2... Secara eksplisit memang kita tidak diwajibkan harus punya NPWP. Namun faktanya jika tak punya NPWP banyak kesulitan dan ketidakadilan yang akan kita temui. Itulah faktanya.
Ya mas joko, ada benarnya NPWP aku dah punya, tapi soal pengisiannya begitu ribet, orang yang kulihan aja ngisinya puyeng 9 keliling, apalgi engkong saya waktu mau jual tanah, yang aku terus terang berat NPWP itu disaat kita sama-sama nyumbang buat negara, segelintir orang amat rakus mengkorup uang masyarakat wah,,berapa besar tu dosa orang. Hanya saja bagaimana kalo ada orang ngisi NPWP penghasilannya nihil terus padahal ada, tolong kasih komen deh.
BalasHapusmr.azzahro fashion:
BalasHapusSebagai warna negara yang baik tentu harus patuh pajak, Pak. Benar? Masalah nanti uangnya dikorupsi oknum itu biar mereka yang nanggung dosanya.
Kalau ada orang yang gitu tak mau terus terang dengan penghasilannya demi agar tidak kena pajak tinggi, kalau menurut pendapat saya sama saja dengan yang suka korupsi pajak. Sama-sama merugikan negara. :)
wah postingan tentang NPWP ini ada benarnya juga... tapi sangat banyak salahnya.. berdasarkan pengalaman saya tidak ada ada sulit nya mau pergi keluar negeri walaupun tanpa NPWP... apa lagi kebetulan saya agen TKI ilegal ke malaysia dan singapura... semua bisa diatur dengan RP... saya bisa kirim tenaga kerja sampai rata 20 org perbulan. belum pernah saya tersandung masalah NPWP.. kalau ada yang bilang tanpa NPWP kita sering mendapatkan ketidak adilan. mungkin org itu tidak sadar kalau dia berada dan tinggal di negara yg namanya indonesia. Di indonesia akan sulit dalam urusan administrasi apabila yang namanya kucing tidak mau makan ikan lagi.... heheheheh
BalasHapusLha pakai duit sogokan itu apa bukan repot namanya? Kan sama saja mengeluarkan extra biaya. Misal tak pakai duit apa ya bisa? Nah, kalau pakai NPWP memang ribet ngurusnya tapi setelah punya tak perlu main sogok-sogokan seperti Anda.
BalasHapusklu di buat npwp penghasilan nihil melulu ,tapi kita ingin kpr dgn menggunakan no npwp nihil tsb?
BalasHapusapakah bank mengetahui npwp tersebut nihil?
Drayen Angels:
BalasHapusSetahu saya syarat harus melampirkan NPWP buat kredit di bank ini dari pajak yang nentukan. Bank tidak terlalu berkepentingan terhadap jumlah besar pajak nasabahnya.
sangat penting ya kita untuk memiliki NPWP.
BalasHapusapakah npwp diperlukan jika kita beli barang dari webstore luar negeri semisal ebay, yang dimana barang yg kita beli kena pajak pabean?
BalasHapusterimakasih
It's My Mine:
BalasHapusLebih tepatnya diperlukan buat bayar pajak bea masuknya nanti di pabean supaya PPH-nya bisa turun jadi 7.5%. Tapi kalau tidak ada ya gak masalah asal Anda tidak keberatan bayar pajak lebih tinggi (15%).
Tulisan yang sangat bermanfaat... thanks
BalasHapussekedar share info dari temen mas yg baru2 ini dpt sosialisasi perpajakan dan didalamnya membahas arus pajak yg kita bayar.
BalasHapusjadi pajak yg kita bayar ke bank (dan memang gak boleh bayar pajak ke kantor pajak) itu gak akan bisa diambil sama orang pajak, atau istilahnya dikorupsi lah, jadi insyaAllah untuk pajak yg udah disetor baik lewat potongan perusahaan yg kemudian dibayarkan di bank ataupun yang kita setor sendiri langsung ke bank memang sejatinya masuk kas negara dan gak akan dicomot si gayus. :D
paling nanti kalau dah jadi APBN atau APBD baru dicomot gubernur, bupati, walikota atau menteri atau anggota DPR atau pres...*ups
nah, katanya modusnya si gayus ini adalah nego dengan wajib pajak soal besaran pajak yg dibayar ke banknya, terus kalau nantinya wajib pajak tersebut ketauan ngecilin pajaknya dan diperiksa sama kantor pajak kemudian harus bayar lagi kekurangan plus sanksinya, si wajib pajak bakal banding sampai pengadilan pajak (yg ternyata gak sama dengan direktorat jenderal pajak) dan si gayus dengan segala relasinya di pengadilan pajak akan nyogok2 hakim supaya putusan pengadilannya jadi menang wajib pajak dan negara dinyatakan kalah, dengan kata lain si gayus nusuk negaranya sendiri di pangadilan.
ya share aja sih Mas, bener enggaknya gak tau juga :D, wong sosialisasinya kan dari lingkungan pajak juga:P
Sama untuk urusan birokrasi juga mas lebih dipermudah, karena adanya npwp bener sangat membantu, walau masih banyak yg sudah punya npwp tapi ngga bayar :D
BalasHapusbagaimana jika kita sudah tidak bekerja sebagai karyawan apakah tetep kena wajib pajak juga? soalnya barusan saya dapat surat teguran dari kantor pajak
BalasHapusMau nanya, ada yg tau G, apakah pihak bank bisa tahu besaran penghasilan seorang karyawan swasta lewat NPWP?
BalasHapusTerimakasih banyak atas tulisan ini, saya lagi mempelajari tentang NPWP dan saya cukup terbantu dengan tulisan anda ini :)
BalasHapusPengalaman saya memiliki NPWP justru ribet harus lapor tiap bulan dan tiap tahun,
BalasHapuskalau tdk didenda, bahkan yg menyakitkan pajak yg kita bayarkan malah dikorup.
Orang bijak bayar pajak, Orang bejat korup pajak.
Intinya NPWP hanya cocok utk ekonomi menengah keatas.
apakah pegawai honorer wajib memiliki NPWP lha wong gajinya buat makan aja kurang.
BalasHapusapakah pekerja dg gaji di bawah satu juta wjib meniliku npwp? apakah orang yg blum krja wjib urus npwp?
BalasHapusKalau karyawan swasta tapi gaji tiap bulan tidak tetap dan kalau dijumlah setaun belum tentu termasuk penghasilan kena pajak (karena posisi part timer, dan gaji per bulan tergantung dalam bulan itu berapa hari kerja), apa tetap harus punya npwp?
BalasHapusJika 5 point diatas tidak mengganggu Anda, tidak mengurus NPWP tidak masalah.
Hapus